Banyuwangi || Transisinews – Musyawarah masyarakat desa Singolatren dalam penetapan calon penerima bantuan kanggo riko Kecamatan Singojuruh Kabupaten Banyuwangi yang di hadiri oleh 3 Pilar pemerintahan Kabupaten Banyuwangi.
Kegiatan RK Pemdes yang di selenggarakan pada hari Jum’at, 22/7 pukul 09.00 Wib-Selesai bertempat di kantor Balai Desa Singolatren Kecamatan Singojuruh Kabupaten Banyuwangi dalam penyerahan bantuan UMKM kepada 26 Masyarakat yang bergerak di bidang kewirausahaan yang sesuai dengan pengajuan sesuai kebutuhan para penggiat UMKM yang ada di Kecamatan Singojuruh.
Kepala Desa Singolatren Apandi menjelaskan syukur alhamdulillah program kanggo riko terealisasi sesuai dengan rapat koordinasi dan disetujui oleh BPD untuk program kanggo riko, setiap UMKM mendapatkan monimal sejumlah Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). Sebagai penerima manfaat dan anggaran itu sudah sesuai dengan permintaan dari masyarakat yang melakukan pengajuan seperti penjual rujak, toko kecil, pedagang cilok dan lain sebagainya yang diwujudkan berupa alat.
Musyawarah masyarakat desa singolatren turut di hadiri oleh 3 Pilar, ketua BPD beserta anggota, perwakilan RT/RW, perwakilan LPMD, perwakilan perempuan dan jajaran pemerintahan desa. Untuk kegiatan anggaran 2022 sudah di audit oleh inspektorat yang dimana ada sedikit kesalahan admnistrasi dalam penulisan yang dimana tidak melampirkan laporan berita acara dalam penyerahan.
Untuk pembahasan RK Pemdes 2023 apa yang sudah di bahas nantinya kalau tidak ada permasalahan-permasalahan sesuai dengan surat perintah dari presiden tentang BLT DD, Ketahanan, untuk PPKM dan apabila BLT DD 2023 dicabut maka BLT DD 2023 tidak ada perubahan.
Masih kata Apandi, disesuaikan dengan kondisi waktu yang ada (Kondisional) meliputi banjir, kebakaran, gempa (Bencana Alam) baru ada perubahan RK Pemdes apabila BLT DD dihilangkan oleh bapak presiden maka selama kita menjalani Covid-19 kita tidak pernah membangun fisik dari dana APBDes dari dengan rincian BLT DD, ketahanan dan digunakan untuk pemberdayaan dan lain sebagainya jadi untuk pembangunan fisik sedikit demi sedikit.
Apandi memohon kepada bapak Presiden demi menjaga kondisi yang ada di lingkungan yang ada di desa karena kita melalui titik dusun yang di mulai pada tahun 2019 fisik maupun pemberdayaannya. Dikarenakan ini menyangkut situasi negara tidak bisa membangun secara maksimal untuk rakyat karena pendanaan di ambil dari BLT DD dan lain sebagainya belum termasuk pemberdayaan dari Posyandu, PKK dan lain sebagainya.
Pewarta : Putra
