Warinussy Tegaskan; KPK Ungkap Dugaan Tindak Pidana Suap Diprovinsi Papua Barat Dan Papua Barat Daya

mmcnews00
Img 20231124 182541

Papau barat- Transisinews. Langkah cepat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar dugaan tindakan pidana suap dalam upaya pengkondisian temuan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya patut diapresiasi.

Sebagai Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari Yan warinussy, menyampaikan kepada awak media hari tanggal 25 November 2023, dikediamannya mendesak KPK untuk tidak berhenti pada penangkapan dan penetapan sekitar 6 (enam) orang tersangka dari 10 orang yang awalnya diamankan di Sorong, Papua Barat Daya dan Jakarta.

KPK semestinya pula mengembangkan penyidikan nya kepada dugaan adanya langkah persiapan dan atau percobaan pidana suap sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 Kita Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Hal mana terungkap dari informasi awal bahwa ada beberapa kabupaten lain diPapua Barat dan Papua Barat Daya

yang telah menyatakan menyiapkan dana sekitar 2 (dua) Milyar rupiah untuk maksud pengkondisian temuan tersebut. Kabupaten Maybrat, Kabupaten Tambrauw dan Kabupaten Sorong Selatan di Provinsi Papua Barat Daya serta Kabupaten Teluk Bintuni di Provinsi Papua Barat termasuk dalam daerah yang pihaknya telah terlibat percakapan ungkap warinussy

Warinussy menambakan dengan Abu Hanifah, Kasub Aud BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat dan David Patasaung, Tim Pemeriksa BPK. Percakapan mana terkait penyiapan sejumlah dana tersebut bagi kepentingan pengkondisian audit BPK didaerah kabupaten tersebut.

” sejumlah pejabat pemegang otoritas pengelolaan keuangan di Kabupaten Maybrat, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Tambrauw dan Kabupaten Teluk Bintuni. Sepatutnya dapat dipanggil untuk dimintai keterangannya oleh KPK

atas keterangan awal yang telah diberikan oleh Abu Hanifa dan David Patasaung tersebut. David Patasaung telah memberikan keterangan kalau Kabupaten Maybrat telah memberikan sebagian dari dana dimaksud. Itu artinya KPK memiliki cukup bukti dan alasan hukum untuk segera memeriksa pemegang otoritas pengelolaan keuangan di Kabupaten Maybrat, termasuk Pejabat Bupati Kabupaten Maybrat saat ini. Tegas warinussy

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *