Banyuwangi || Transisinews – Bahwa sampai saat ini belum ada tindakan dan langkah hukum yang kongrit yang dilakukan oleh kejaksaan Banyuwangi dalam mengungkap kasus NH hampir sebulan kasus ini sejak ditetapkan tersangka NH belum pernah diperiksa.
Bahwa NH adalah pintu masuk korupsi yang lain karena anggaran Mamin sebesar 37 miliar pada tahun 2021, dan 41 miliar anggaran pada tahun 2022, dan anggaran ini gampang diselewengkan dan dimarkup atau difiktifkan.
Bahwa apalagi tahun 2023 kebijakan anggaran masih belum berpihak pada rakyat, mengingat tahun depan adalah tahun politik, semua eksekutif dan legislatif perlu membakar uang sebagai menyan agar rakyat memilihnya.
Bahwa kami masih berharap agar Banyuwangi tidak bergejolak, dengan Bupati Banyuwangi Ipuk untuk menonaktifkan NH sebagai staf biasa, atau mengajukan pensiun Dini, biar ada punishmen, bukan malah tersangka korupsi di kasih reward?.
Oleh : Mohammad Amrullah,S.H.,M.Hum
Direktur PUSKAPTIS Banyuwangi.