Bali || Transisinews – Selasa, 15 November 2023. PT PLN (Persero) melalui unitnya PLN Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Timur dan Bali (PLN UIP JBTB) kembali lakukan audiensi dengan Pemerintah Provinsi Bali. Adapun audiensi yang dilakukan ini dalam rangka koordinasi rencana pembangunan infrastruktur kelistrikan di Pulau Bali. (2/11)
Adapun pembangunan infrastruktur kelistrikan yang akan dilakukan PLN ini merupakan penugasan untuk Proyek Strategis Nasional dari Pemerintah Pusat. Sesuai manfaatnya untuk meningkatkan keandalan ketenagalistrikan, rencana pembangunan ini turut mendukung visi pemerintah Provinsi Bali dengan Clean and Green yakni menghasilkan energi bersih di Bali. Tidak hanya itu dengan peningkatan keandalan sistem kelistrikan di Bali juga turut mendukung pertumbuhan perekonomian dengan adanya potensi investasi yang akan masuk k provinsi Bali, dimana nantinya infrastruktur yang akan dibangun akan mengirimkan surplus energi dari Pulau Jawa ke Bali.
Ditemui dalam audiensi, General Manager PLN UIP JBTB, Anang Yahmadi menjelaskan perlunya audiensi seperti ini dilaksanakan guna meningkatkan kesepahaman antara PLN dengan Pemerintah Provinsi Bali sehingga memiliki pemahaman yang sama akan pentingnya pembangunan proyek strategis nasional ini. Dalam audiensi Anang menjelaskan kepada pihak pemerintah provinsi Bali terkait rencana pembangunan Java Bali Connection 500 kV dan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV Kubu-Amlapura.
Lebih lanjut Anang menerangkan bahwa diperlukan tindak lanjut seperti Rekomendasi dari Gubernur khususnya dalam proses perijinan, agar proses mulai prakonstruksi dapat berjalan dengan lancar. PLN menyadari bahwa berhasilnya pembangunan ini nanti membutuhkan peran serta dan dukungan dari banyak pihak terutama dari Pemerintah Provinsi Bali dan dinas-dinas terkait serta stakeholder dan masyarakat.
“PLN berencana akan melaksanakan pembangunan di Pulau Bali yang bertujuan untuk peningkatan keandalan kelistrikan di Pulau Bali. PLN akan mengikuti semua tahapan yang dipersyaratkan sehingga akan sesuai dengan seluruh aturan yang berlaku. Semuanya akan dilakukan demi kepentingan masyarakat luas”, ungkap Anang.
Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Bali, Alit Wiradana, mengungkapkan pihaknya akan mendukung pembangunan yang berdampak positif bagi masyarakat Bali. Program dari Pemerintah Pusat akan didukung. Untuk perijinan dan proses selanjutnya akan mengikuti aturan-aturan yang berlaku. (dex)
