PB- Transisinews.com. Selasa 25 Agustus 2026 Yan Christian Warinussy mengatakan, sementara ini masih dalam gonjang ganjing rencana penyelenggaraan Musyawarah Provinsi Komite Olahraga Nasional Indonesia (Musprov KONI) Provinsi Papua Barat dalam waktu dekat. Namun ternyata ada pengaduan dari sejumlah staf atau pekerja pada Kantor Sekretariat KONI Provinsi Papua Barat periode tahun 2022.
“Mereka ini mengklaim bahwa hak-hak mereka berupa honorarium dan atau kesejahteraannya belum diselesaikan. Bahkan mereka pernah mengadukan soal ini ke Direktorat Pembinaan Masyarakat (Dit.Binmas) Polda Papua Barat.
Kekisruhan di tubuh KONI Provinsi Papua Barat juga patut ditelusuri oleh Aparat Penegak Hukum (APH), ” Ucap Warinussy kepada media.
“karena sumber dana untuk membiayai kegiatan KONI Papua Barat diduga keras berasal dari dana Hibah Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat.
Hak-hak pekerja di Sekretariat KONI Provinsi Papua Barat dapat dijadikan entry point (pintu masuk) guna mengungkap tata kelola administrasi dan keuangan yang dapat memiliki potensi terjadinya perbuatan melawan hukum (PMH).” Ucap Warinussy
PMH dimaksud dapat berdampak pada timbulnya Kerugian Negara (KN) yang patut diusut oleh APH berdasarkan amanat Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 603, Pasal 604, Pasal 605, dan Pasal 606 dari Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP). Pungkasnya
